Tahun 2007 mungkin dianggap tahun kemenangan Rusia. Pada 2007 Rusia dianggap lulus ujian dan kembali diakui sebagai negara adidaya lagi.

Terpilihnya Presiden Putin sebagai Person of the Year 2007 oleh majalah Time bisa dikatakan pengakuan internasional bahwa kepemimpinan Putin dinilai mampu mengangkat kembali Rusia sebagai negara kelas satu.

Padahal, bertahun-tahun para pimpinan negara dan pengamat Barat mengecam Putin yang dianggap makin otoriter. Lembaga pengamat demokrasi seperti Freedom House sejak 2006 malah menggolongkan Rusia sebagai negara yang “tidak bebas”.

Namun, rakyat Rusia tampaknya tidak peduli. Dalam pemilu Majelis Rendah (Duma) awal Desember 2007, Partai Rusia Bersatu yang didukung Putin menang telak dengan mengantongi 64 persen suara. Dalam pemilu itu untuk pertama kali Putin secara terbuka mendukung Rusia Bersatu dengan menjadi calon urut pertama partai itu.

Dukungan itu menyiratkan, dalam kondisi tertentu masyarakat lebih memilih stabilitas dan kesejahteraan daripada demokrasi. Artinya, perut dianggap lebih penting dibanding kebebasan.

Kondisi masyarakat Rusia mendorong hal itu. Selama ratusan tahun, Rusia diperintah dinasti otoriter Romanov. Tsar Nicholas II lalu dijatuhkan oleh Revolusi Bolshevik dan selama 74 tahun rezim Komunis (yang otoriter) memerintah Rusia. Ambruknya Uni Soviet tahun 1991 membuat Rusia berantakan dan hampir menjadikannya negara yang gagal. Inflasi meroket, ekonomi nyaris ambruk dan dikuasai segelintir oligarch, kriminalitas dan mafia kejahatan merajalela. Sistem sosial berantakan.

Saat Perdana Menteri Vladimir Putin yang mantan letnan kolonel KGB ditunjuk Presiden Boris Yeltsin sebagai calon penggantinya pada 1 Januari 2000, mayoritas rakyat Rusia tidak mengenalnya. Tetapi, Putin ternyata bukan hanya pemimpin yang hebat. Ia juga ahli strategi.

Keberhasilan

Setidaknya ada dua hal yang membuat Putin berhasil. Pertama, kenaikan harga minyak dunia di atas 90 dollar AS per barrel membuat keuntungan Rusia berlimpah, apalagi produksi minyaknya 10 juta barrel per hari.

Kedua, kepemimpinan Putin yang tegas, tidak ragu, dan sikapnya susah ditebak membuat hampir semua kebijakannya berhasil. Ini berbeda dengan Yeltsin yang anak dan menantunya ikut campur dalam politik. Putin dikelilingi orang-orang kepercayaan yang kebanyakan berasal dari St Petersburg seperti dia.

Dalam dua kali masa jabatan (delapan tahun), sekitar 20 juta orang Rusia dientaskan dari kemiskinan, sistem pendidikan dan kesehatan diperbaiki, sejumlah industri strategis dinasionalisasi, pengangguran dikurangi, mata uang rubel menjadi kuat, korupsi berkurang, jumlah pembayar pajak meningkat, cadangan devisa menjadi 450 miliar dollar AS (nomor tiga di dunia). Utang luar negeri lebih dari 200 miliar dollar AS dilunasi lebih cepat.

Namun, yang membahagiakan rakyat Rusia adalah Putin dinilai berhasil membangun kembali Rusia Raya yang disegani dunia internasional, martabatnya dipulihkan lagi. Tingkat kepuasan publik terhadap Putin stabil: 80 persen pada 2000, 84 persen (2001), 86 persen (2002), dan 85 persen (2003). Survei The Wall Street Journal November lalu menunjukkan, dukungan terhadap Putin sekitar 85 persen.

Dukungan itu bisa diartikan, rakyat Rusia yang sudah “terbiasa” dengan pemerintahan otoriter dan takut kacau kembali seperti era 1990-an kurang peduli dengan sistem yang diterapkan Putin apakah demokratis atau tidak. Yang penting rakyat kian sejahtera dan negara Rusia makin terpandang.

Mungkin karena warisan sejarah, partisipasi politik masyarakat Rusia sejak 1991 minimal dan bersifat elitis. Diperkirakan sekitar dua pertiga rakyat Rusia kini tidak pernah langsung berpartisipasi dalam politik. Bisa dimaklumi jika hingga kini belum muncul civil society di Rusia.

Karena itu, reformasi Putin menjadikan Rusia super centralized state, dengan presiden yang mahakuat, yang menjalankan dictatorship of law diterima mayoritas rakyat. Menurut konsep Putin, Rusia memerlukan negara kuat yang bisa menjamin hak individu dan masyarakat.

Hak individu dan humanisme liberal, menurut Putin, tidak berakar kuat di Rusia. Sebaliknya, bentuk kolektivisme dan korporasi selalu di atas hak-hak individu. Maka, paternalisme negara menempatkan masyarakat di atas hak-hak individu.

Putin sering menegaskan, “Dalam sebuah negara tanpa hukum, dengan sendirinya menjadi negara yang lemah, individu tidak bebas dan tak bisa mempertahankan diri. Semakin kuat negara akan kian bebas pula individu.”

Demokrasi model Rusia

Putin tampaknya sedang melakukan demokrasi model Rusia, yang berbeda dengan demokrasi liberal Barat. Ada yang menyebut demokrasi model Putin sebagai managed democracy. Tetapi, beberapa pakar Rusia menyebutnya souvereign democracy.

Langkah pertama reformasi Putin dalam melaksanakan demokrasi ala Rusia adalah mempreteli kekuasaan gubernur (yang sebelumnya memerintah bak raja kecil) dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi ditunjuk langsung oleh presiden, yang bisa disetujui atau ditolak DPRD.

Langkah itu dianggap negara-negara Barat sebagai otoriter. Kebijakan Putin menaikkan electoral threshold dari lima menjadi tujuh persen menyebabkan hampir semua partai kecil, termasuk yang proliberal dan didukung negara Barat, tersisih dan dimasukkan “daftar dosa” Putin.

Masih banyak tudingan miring ke arah Putin, termasuk kontrol negara terhadap media dan misteri tewasnya wartawati kritis Anna Politkovskaya pada 2005 yang hingga kini belum terkuak.

Demokrasi mengenal checks and balances. Hal ini belum terwujud di Rusia. Kekuasaan Presiden, menurut Konstitusi, amat dominan, di atas kekuasaan eksekutif (dijalankan perdana menteri dan kabinet), dan kekuasaan legislatif (Duma dan Majelis Tinggi/Dewan Federasi), sedangkan kekuasaan yudikatif yang dulu lebih bebas kini juga dikontrol presiden. Presiden langsung membawahi, antara lain, angkatan bersenjata, kepolisian, kejaksaan agung, dinas rahasia (FSB), dan perang melawan terorisme.

Perlu dicatat, selain kian makmur, kini rakyat Rusia bebas ke luar negeri dan melakukan kegiatan bisnis, yang di zaman Komunis dulu dilarang. Di bawah prinsip dictatorship of law (bukan supremasi hukum seperti di Indonesia) hukum ditegakkan, meski belum sepenuhnya berhasil, dan kriminalitas serta “Mafia Rusia” masih kuat. Tetapi, setidaknya telah tercipta stabilitas di Rusia di bawah Putin.

Pembela Putin mengatakan, jika penunjukan gubernur oleh presiden dianggap tidak demokratis, ternyata banyak negara Barat yang dikenal demokratis melakukan hal sama, seperti Belgia, Finlandia, dan Portugal.

Presiden Putin berkuasa tanpa saingan hingga bulan lalu memastikan calon penggantinya sebagai presiden (meski pemilu kepresidenan baru Maret 2008) adalah Dmitri Medvedev, yang kini menjabat wakil PM. Desember lalu, Medvedev mengatakan, sebagai presiden, ia akan meminta Putin menjadi PM.

Hal ini menimbulkan spekulasi, meski “hanya” sebagai PM, Putin akan tetap menjadi orang paling berkuasa di Rusia. Di antara lawan Putin kini sudah beredar lelucon. Konon Medvedev memiliki lampu Aladin. Saat ia menggosoknya, sang jin keluar dan bertanya; “Apa yang harus saya kerjakan, Tuanku?” Jawab Medvedev, “Jangan tanya saya, tanyakan kepada Putin.”

Susanto Pudjomartono Dubes RI untuk Rusia (2004-2007)

Desember lalu, saat ratusan pengungsi tsunami Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, merusak dan membakar rumah berbahan asbes yang dibangun Grup Bakrie, kita tak bisa menyalahkan mereka.

Kemarahan korban adalah lumrah. Tiga tahun mereka menunggu sepi. Janji membangun rumah berbahan tidak membahayakan kesehatan tidak terpenuhi. Fragmen ini tentu tidak dilaporkan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias saat merayakan tiga tahun tsunami di Calang, 26 Desember lalu.

Kerja belum selesai

Rekonstruksi Aceh tidak mungkin lepas dari BRR, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sebagai lembaga setingkat menteri, pertanggungjawabannya langsung ke presiden, bukan ke masyarakat korban. Itu sebabnya kritik masyarakat korban terus berulang dengan kelambanan dan kegagalan.

Pada akhir 2005, BRR hanya mampu mewujudkan 10,5 persen anggaran yang ada. Program 2006 hanya mampu menyerap 58,1 persen dan sedikit meningkat pada 2007 (62,5 persen).

Kinerja yang terlalu berhati-hati dalam pengelolaan anggaran tidak menjadi tuah. Lamban bukan respons yang sejajar dari tiadanya korupsi. Seperti beberapa lembaga filantropi internasional yang tersangkut proses mark up dan korupsi, BRR juga berkalang kabut. Publikasi ketua dewan pengawas BRR, tak kurang 153 kasus terbukti melanggar kewenangan dan pengelolaan anggaran yang dapat diusut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Kompas, 11/9/2007).

Catatan ini kian memerihkan saat melihat fakta 4.000 lebih kepala keluarga masih tinggal di barak-barak pengungsian hingga kini. Beberapa kasus bahkan mengarah pada kriminalisasi, saat keluarga pengungsi dipaksa menempati rumah kualitas buruk tanpa fasilitas sanitasi. Mereka yang menolak diusir dari barak, yang lalu dirobohkan.

Rekonstruksi Aceh yang berkarakter, beridentitas, dan berpengetahuan lokal tidak berjalan. Dari tujuh sektor utama pembiayaan, sektor religi-sosial-budaya menempati anggaran terendah (Rp 263 miliar) setelah kesekretariatan (Rp 198 miliar) dengan daya serap 43 persen (Rp 115 miliar). Anggapan “hanya program budaya” dan kelemahan visi pengelolanya dalam mewujudkan rekonstruksi yang sehat secara kultural dan spiritual berlangsung tanpa pola jelas. Hal ini yang menyebabkan anggaran sosial-budaya dikurangi hingga 75 persen untuk tahun 2008.

Penelitian terbaru LIPI menyebutkan, rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengabaikan aspek kultural, lokal, dan lingkungan memunculkan bencana sosial di Aceh. Infeksi itu akibat runtuhnya modal sosio-kultural masyarakat, seperti gersangnya solidaritas sosial, merebaknya hedonisme/materialisme, luruhnya kepercayaan pada lembaga pembantu, pesimisme akan masa depan, menguatnya perasaan teralienasi akibat munculnya norma, nilai, dan keyakinan baru, hinggapnya perasaan yang tidak menyenangkan akibat kerusakan yang tergantikan, dan sebagainya. Kebanggaan pada pembangunan yang bercirikan global tidak selamanya menjadi energi positif bagi masyarakat lokal. Kematian budaya menjadi nisan yang memenuhi sejarah Aceh kini.

Amat mudah melihat apa yang terjadi di Aceh sebagai kontradiksi. Rp 70 triliun untuk “membangun” malah menuju kemunduran. Kemiskinan bertambah (2,2 juta jiwa dari populasi empat juta jiwa), pengangguran meningkat (11 persen), inflasi meninggi (28,6 persen), hutan dan sungai rusak akibat eksploitasi, dan konflik baru antar dan intern masyarakat korban.

Bank Dunia-isasi

Buruk rupa rekonstruksi dapat dibaca sebagai akibat—istilah Joseph E Stiglitz—skema Bank Dunia-isasi (World Bank-ization) yang membuat politik bantuan global memiliki otoritas tanpa hambatan negara. Ledakan komitmen bantuan internasional mencapai 7,5 miliar dollar (memecahkan rekor bencana massal di mana pun) secara dini harus dibaca sebagai bergeraknya industri ekonomi global dibanding aktualisasi sisi kedermawanan sosial. Bukan misteri, mengapa Bank Dunia harus mendirikan kantor perwakilan di Banda Aceh dan ada ruang istimewa bagi USAID di kantor gubernur NAD.

Kegagalan BRR dalam “mewujudkan masyarakat Aceh damai, aman, dan sejahtera” adalah bahasa ketidakberhasilan proses industri bantuan global di Aceh. Mereka bekerja dengan dana besar dan logika birokratisme yang lepas dari harapan korban. Inilah citra Bank Dunia-isasi (seperti terlihat pada pola bantuan ke negara miskin Asia dan Amerika Latin), yaitu menyesuaikan kebijakan struktural, efisiensi anggaran sektor riil, maksimalisasi sektor infrastruktur, peningkatan utang, dan meninggalkan ketidakseimbangan permanen karena kelaparan dan kerusuhan mayoritas korban yang tidak tertolong (Stiglitz, Globalization and Its Discontents, 2003).

Secara pribadi, penulis melihat Aceh seperti Afrika dalam catatan biografis Michael Maren. Dalam buku The Road to Hell (Free Press, 1997), ia membongkar kebohongan politik bantuan lembaga internasional yang memanipulasi kepedulian, rasa kasih, aman, dan damai masyarakat korban untuk kepentingan kemewahan fasilitas dan gaji besar. Masyarakat Afrika tetap teronggok dalam kemiskinan.

Aceh belum, tetapi akan menjadi neraka jika kita tidak memperbaiki visi filantropi dengan komitmen menyuarakan dan menyenangkan korban, dan bukan menyenangkan diri sendiri.

Teuku Kemal Fasya Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA)

asyarakat luas kaget mencermati pemberitaan Majalah Forbes yang menempatkan Menko Kesra Aburizal Bakrie sebagai orang terkaya Indonesia sepanjang 2007. Betapa tidak? Bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, sempat memunculkan spekulasi bahwa bisnis keluarga Bakrie bakal terimbas serius. Bahkan ada yang berspekulasi bakal ambruk karena keuangan keluarga Bakrie diisukan bakal terkikis habis untuk menomboki ganti rugi bagi korban Lapindo.

Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu ribut mempergunjingkan harta kekayaan keluarga Bakrie yang melonjak tajam sepanjang tahun ini. Yang lebih bermanfaat adalah memetik hikmah di balik kisah sukses Bakrie. Kalau kita amati, lonjakan kekayaan Bakrie terutama disokong oleh meroketnya harga saham PT Bumi Resources Tbk, perusahaan tambang batu bara milik keluarga Bakrie. Pada Kamis (27/12/2007), harga saham Bumi Resources yang berkode BUMI meroket nyaris 550 persen di harga Rp 6.050 per lembar saham. Padahal, pada akhir Desember 2006 harga saham BUMI masih bertengger di kisaran Rp 920 per saham.

Tentu saja lonjakan harga saham BUMI berjalan sama besar dengan meroketnya keuntungan penjualan batu bara oleh BUMI. Karena itu, kabar gembira di balik berita itu adalah kondisi keuangan keluarga Bakrie makin membaik dalam membantu korban lumpur Lapindo. Wajar bila Wapres Jusuf Kalla sempat menyentil anak buahnya itu dengan mengatakan, kalau Aburizal dinobatkan sebagai yang terkaya di Indonesia maka korban Lapindo justru akan senang mendengar kabar tersebut.

Pemerintah pun bisa memetik hikmah sukses keluarga Bakrie dari komoditas batu bara. Kita menyongsong tahun 2008 dalam situasi kecemasan karena ketidakpastian situasi global, khususnya lonjakan harga minyak mentah yang gila-gilaan sepanjang 2007. Dikhawatirkan, bila harga minyak mentah menembus 100 dolar AS per barel pada 2008 maka stagflasi (kemandegan pertumbuhan ekonomi) akan membayangi negeri ini. Apalagi kalau pemerintah membebankan lonjakan harga minyak mentah ini pada koreksi (menaikkan) harga BBM. Hantu stagflasi juga datang dari resesi gagal bayar sektor perumahan “kelas kambing” alias sub-prime mortgage di Amerika Serikat yang dikhawatirkan berimbas pada permintaan barang ekspor dari Indonesia. Imbas dari resesi itu sebenarnya sudah terasa sejak pertengahan 2007. Para pemburu untung di pasar modal mengalami kepanikan luar biasa. Aksi lepas saham membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok pada Agustus lalu, dengan indikasi rontoknya IHSG ke level 1.900 (padahal di bulan Juli sudah menggapai 2.400-an).
Memetakan Solusi

Namun, membayangkan stagflasi saja tentu makin menakutkan. Yang lebih penting adalah memetakan solusi menghadapi momok masalah tersebut. Solusi pertama, Bank Indonesia (BI) sangat diharapkan terus mengendalikan ancaman inflasi dengan terus memangkas suku bunga pada saat yang tepat. Ini agar ancaman melembeknya daya beli masyarakat bisa dikendalikan.

Memang, suku bunga patokan (BI rate) yang saat ini sudah menjadi 8 persen sudah cukup rendah dibanding tahun lalu, yang masih di atas 10 persen. Namun, melihat ancaman inflasi dan stagflasi akibat lonjakan harga minyak mentah peluang menurunkan kembali BI rate hendaknya tetap dibuka lebar.

Dampak resesi AS yang berpotensi mengancam penurunan devisa ekspor barang jadi RI bisa ditutup dengan cara mendongkrak ekspor komoditas tambang dan perkebunan. Harga minyak sawit dan batu bara sudah melonjak masing-masing 130 persen lebih dan 98 persen lebih sejak awal 2006 hingga Desember 2007. Ini adalah catatan lonjakan harga versi sejumlah perusahaan sekuritas. Departemen Pertanian memiliki catatan yang lebih fantastis. Deptan mencatat perusahaan perkebunan di Indonesia sepanjang 2007 mencetak untung luar biasa besar, bukan dari kenaikan volume penjualan, namun semata-mata karena lonjakan yang sangat tinggi harga minyak sawit (crude palm oil-CPO). Sekadar membandingkan, sepanjang 2006 penerimaan devisa dari ekspor sawit mencapai 4,8 miliar dolar AS. Padahal, volume ekspor sawit waktu itu hanya 12 juta ton dengan harga pasaran rata-rata 400-500 dolar AS per metrik ton.

Nah, dengan kondisi sekarang di mana lonjakan harga sawit sudah meroket di atas 850 dolar AS per metrik ton tentunya bisa dipastikan terjadi lonjakan tinggi keuntungan pebisnis perkebunan sawit. Apalagi pada akhir 2007, produksi sawit ditargetkan bakal menembus angka 16,5 juta ton. Demi menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah seharusnya makin memfasilitasi ekspor hasil perkebunan dan pertambangan.

Peluang tren kenaikan keuntungan industri perkebunan sawit akan semakin besar, karena pemakaian CPO makin berkembang ke industri makanan (minyak goreng), bio diesel, serta produk turunannya. Hingga kini konsumsi CPO untuk minyak goreng domestik mencapai 4,2-4,5 juta ton. Saking cerahnya prospek bisnis CPO kalangan perbankan saat ini berebutan untuk mendanai kredit perkebunan.

Sebenarnya kejayaan industri perkebunan juga tercermin dari performa transaksi sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), yang rata-rata cemerlang sepanjang 2007. Sebab lonjakan harga saham perkebunan sejak awal tahun hingga Desember 2007 sudah mencapai 50 persen. Artinya, bila di awal 2007 seorang investor membeli saham perkebunan, khususnya sawit, dengan nilai Rp 200 juta, misalnya, maka kini nilai sahamnya bisa jadi melambung menjadi Rp 300 juta dalam tempo hanya setahun. Sebuah keuntungan yang tidak pernah didapatkan dari suku bunga simpanan perbankan untuk jenis apa pun.

Satu contoh saja, saham emiten perkebunan PT Astra Agro Lestari (AALI) misalnya, melejit lebih dari 100 persen sepanjang 2007. Saham AALI yang Januari baru seharga Rp 12.800, pada Kamis (27/12) sudah membubung tinggi di harga Rp 27.350 per saham. Belum termasuk lonjakan fantastis saham perkebunan sawit seperti PT London Sumatera (LSIP), saham Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) atau saham Sampoerna Agro Lestari (SGRO) yang baru masuk bursa pertengahan tahun. Sektor pertambangan dan perkebunan sebagai andalan untuk menyelamatkan perekonomian RI tahun 2008 semakin ditegaskan oleh data Bloomberg yang menyebutkan, sepanjang 2007, investor saham yang paling berpesta keuntungan adalah mereka yang memegang saham pertambangan dengan tingkat keuntungan (return) tertinggi, yakni 240,91 persen. Ranking kedua dan ketiga ditempati saham agro-bisnis 115,39 persen, serta konstruksi dan properti 103,26 persen. Namun, idealnya pesta pora keuntungan di masa mendatang tak cuma dinikmati investor kakap berdasi di pasar modal, namun juga petani sawit, karet, kakao, kedelai, dan jagung mestinya ikut diuntungkan oleh lonjakan harga komoditas pertanian di pasaran internasional.
Penulis adalah peneliti dari Lembaga Kajian “Indo Barometer”

Kita memahami, pemanasan global tak lepas dari ulah manusia. Begitu pula bencana banjir dan tanah longsor.

Diprediksi, kota-kota di pantai utara Jawa akan mengalami banjir besar akhir Januari atau awal Februari 2008. Ini akan terjadi bila daerah pertumbuhan konveksi (inter-tropical convergent zone/ITCZ) yang kini ada di selatan Jawa beralih ke perairan utara Jawa. ITCZ adalah tempat terjadi konveksi awan yang biasanya berasal dari laut sebelah utara ekuator. Namun, karena sifatnya fluktuatif, ITCZ bergeser ke selatan dan kembali ke utara ekuator. Pakar meteorologi ITB, Armi Susandi, mengatakan, banjir besar yang disebabkan oleh curah hujan tinggi di bagian selatan Jawa kuat dipengaruhi faktor ITCZ.

Banjir, tanah longsor, dan kekeringan akan silih berganti melanda akibat daya dukung lingkungan yang tak lagi mampu menahan. Terutama di Pulau Jawa yang dihuni 60 persen penduduk Indonesia, kini tinggal memiliki hutan 19.828 km2, atau kurang dari 15 persen luas daratan.

Padahal, menurut UU Kehutanan, luas hutan kita minimal 30 persen dari luas daratan. Penggundulan hutan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman menimbulkan kerusakan ekologis luar biasa. Jika penggundulan dilakukan di lereng-lereng, hal itu mengakibatkan banjir bandang atau longsor, seperti di Bengawan Solo, Jember, Banjarnegara, Jombang, Malang, dan Kediri.

Menyimpan air

Pada siklus normal, air berlebih pada musim hujan akan disimpan dalam tanah, waduk, danau, rawa, sungai, bendungan, sumur resapan, dan situ. Sisanya terbuang ke laut. Pada musim kemarau, air menuju sungai. Namun, jika kondisi alam dan lingkungan rusak, daya tampung waduk, sungai, rawa, danau, dan bendungan amat terbatas. Akibatnya, bencana silih berganti.

Intensitas hujan pada musim hujan kali ini amat tinggi dengan durasi lama. Banjir bandang di Solo dan longsor di Karanganyar terjadi akibat hujan deras dua hari dua malam. Ditambah akibat penggundulan hutan di wilayah itu membuat air hujan menjadi aliran permukaan (run off) penyebab banjir dan tanah longsor.

Aliran itu membawa material hasil erosi masuk ke sungai. Jika daya tampung sungai lebih kecil dibandingkan dengan aliran permukaan, timbul bencana banjir dan tanah longsor di tepian daerah aliran sungai (DAS). Tanah longsor adalah salah satu bentuk erosi, di mana pengangkutan dan pergerakan masa tanah berlangsung amat singkat dengan volume amat besar sekaligus.

Pengelolaan DAS di negeri kita telah gagal karena pihak-pihak terkait berjalan sendiri-sendiri. Departemen Pekerjaan Umum (PU) melakukan pendekatan pembangunan dan pengelolaan DAS (River Basin Management) dengan konsep “satu wilayah sungai satu pengelolaan” (one river one management). Sebagai implementasinya dibentuk lembaga yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan hidrologi DAS yang disebut Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA).

Bekerja sinergis

Seluruh penggunaan air di wilayah DAS harus mendapat izin BPSDA. Departemen Kehutanan juga memiliki lembaga semacam itu untuk mengelola DAS yang bertugas melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan di wilayah DAS. Bahkan, Departemen PU juga membuat rencana program konservasi lahan DAS.

Seharusnya semua lembaga itu bekerja sinergis. Artinya, semua lembaga itu bekerja sama menjaga kelestarian hutan agar ketersediaan air terjamin, di samping erosi dan daya rusak air yang menyebabkan banjir dan longsor bisa dicegah. Karena itu, pemerintah harus melakukan konservasi DAS, hal terpenting dari mitigasi bencana. Adapun pola konservasi DAS yang benar meliputi reboisasi, penghijauan, social forestry, dan agro forestry.

Reboisasi dilakukan jika lokasi lahannya di kawasan hutan lindung, suaka margasatwa, dan hutan produksi tetap. Penghijauan dilakukan jika lokasi lahan di luar kawasan hutan atau lahan kritis/tidak produktif dengan status pemilikan lahan. Social forestry dilakukan di kawasan hutan negara, yang masyarakatnya tergantung dari hutan dan lahan kritis. Sementara agro forestry dilakukan di luar kawasan hutan yang ada masyarakatnya.

Pemerintah juga perlu memberi penyuluhan kepada penduduk sekitar hutan. Pola kerja sama masyarakat dengan dinas kehutanan, baik melalui agro forestry maupun social forestry, harus ditingkatkan. Pemerataan bencana banjir bandang dan longsor seharusnya memperbaiki perilaku masyarakat sekitar DAS dan pelaku pembalakan liar.

Suparmono Mantan Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum

Siti had just visited a fellow domestic worker from Indonesia. She told me it had been one year since she left her village, a small place in Central Java, to earn her living abroad as a domestic worker.

She left behind in her village her husband and nine-month old baby.

When I asked her how she felt working there, she said, “I feel quite at home here”.

“My employer is kind enough. But if I had a choice, I wouldn’t work abroad.”

Sitting beside her, I kept wondering how her life was going. A short talk with my Filipino friend led me into a more complex problem of labor and migration in this regime of economic globalization.

Filipinos working abroad make a good case study. A number are either college graduates or under-graduates.

They understate their qualifications to ensure they get a job. In host countries, they cannot change jobs or step into roles requiring higher qualifications.

So those with higher skills and qualifications fill lower jobs.

For example, those who were trained as nurses may only work as domestic workers.

The phenomenon of young Filipino college graduates working as domestic workers in Singapore has persisted for years as graduates pursue a better life abroad.

Although in Singapore (as well as in other countries) they work as maids, they accept these positions because a domestic worker’s salary in Singapore is equal to a university entry level salary in the Philippines.

With severely limited jobs in their home country, they have no other choice.

I am taking these two stories to put the problems of labor and migration into a more global context.

Data from the United Nations Population Fund (UNFPA 2006), said 95 million migrant workers in the world are women. And 75 percent of documented Indonesian migrant workers seeking a livelihood abroad are also women (The Jakarta Post, Dec.19, 2007).

The significant female labor migration indicates a feminization of labor migration. Another thing that cannot be neglected is most of these female workers are found in the service sector as well as domestic and care work.

It can be said most migrant labor contracts are highly gendered.

The phenomenon of women leaving their family to work in wealthier countries is not limited to Indonesia but includes the Philippines, Sri Lanka and Thailand, where there large labor forces exist, especially women, but where there are very limited work opportunities.

These countries, along with Indonesia, have become major exporting countries of domestic workers. The main receiving countries are the Gulf States, especially Saudi Arabia and Kuwait. In Asia, Japan, Korea, Hong Kong, Singapore, Malaysia, and Brunei are also host countries.

The problem however is that only traded commodities have an economic value.

Gross domestic product measures income and cash-flows in the formal sector, while domestic works by women have been neglected — they are not considered indicators of development.

But this situation changed after many women started to leave their home to work overseas, contributing to their country’s gross national product through their remittances.

That is how women whose roles were formerly “invisible” within economic indicators are now becoming “visible” in the rising GNP. Their work now has economic value.

Paradoxically, the jobs they do are still in domestic service, though in foreign countries. The nature of their work does not change.

So although they send remittances home, their economic activities are not acknowledged as professional. Their employment does not attract or require regulations and protection.

In 2006, for example, Indonesian female workers overseas sent home US$5 billion in remittances.

No wonder the Indonesian government has always encouraged more female workers to seek employment overseas.

But in this way, the government seems to treat female workers simply as an export commodity, without legal protection or the rights normally accorded to mankind.

Just look at how many Indonesian maids overseas have died at the hands of their employers or through mistreatment, as well as those who have suffered severe punishment, or who have had injuries inflicted by their employers.

The government seems interested only in the remittance funds from our maids sent from overseas — but it fails to give adequate legal protection to prevent them from being abused by their employers.

Nor does the government care about the social cost associated with those women leaving their families in Indonesia.

Solutions have been proposed to the Indonesian government, including ratification of international conventions regarding migrant workers, bilateral labor agreements with receiving countries, improvement of placement and recruitment systems, building online information systems, education and training for potential migrants. These solutions are important.

Nevertheless, it must begin with a paradigm shift. After all, they are human beings. They are neither cash-producing machines to our country nor commodities for export. Without this shift in the government mind-set, it is futile to expect serious efforts to protect our migrant workers overseas.

The writer is a graduate student of Religious and Cultural Studies Program at Sanata Dharma University Yogyakarta. She can be reached at seruni80@yahoo.com.

Uang memang bisa membuat orang lebih semringah. Seperti pemandu rombongan kami di Guangzhou, yang sambil berkelakar menamsilkan kemajuan China. “Sepuluh tahun lalu, orang seperti saya memerlukan waktu sepuluh tahun untuk bisa membeli televisi. Kini, setiap bulan, saya mampu membeli lima televisi.”

Kemajuan pesat dengan perencanaan dan penataan rapi di China bisa diendus di ibu kota Provinsi Guangdong. Di wilayah pelopor reformasi dan keterbukaan China ini, bandara tampak luas dan sibuk; penataan kota terasa lapang, asri dengan dukungan infrastruktur yang adekuat; jalanan luas dengan moda transportasi umum beragam; semua diikonisasi lanskap tepi kali Mutiara sebagai garda depan estetika kota, yang dalam gemerlap lampu malam hari membersitkan bayangan Jakarta sebagai kota metropolitan paling primitif.

Perkembangan ini adalah berkah visi kepemimpinan negara dengan komitmen kuat pada pemberdayaan rakyat. Hal ini bermula dari kebijakan reformer, Deng Xiaoping, untuk mengurangi intensitas politisasi rakyat, warisan kebijakan Great Leap Forward-nya, Mao Zedong, sejak 1958. Kadar politisasi ekonomi dikurangi lewat rasionalisasi dan dekolektivisasi.

Reformasi agraria

Tonggak perubahan ini adalah reformasi agraria sejak 1978. Tanah yang semula dikuasai secara kolektif dibagikan secara merata pada setiap keluarga. Petani menerima upah pada akhir tahun bukan berdasar keterlibatannya dalam kegiatan kolektif, melainkan menurut tingkat produktivitasnya. Mereka bebas menentukan jenis tanaman yang dibudidayakan, bahkan bisa menguasai tanaman tambahan setelah memenuhi kuota bibit yang ditetapkan. Lebih lanjut, para petani membayar pajak ketimbang menyerahkan kuota tertentu kepada kolektivitas. Akhirnya, Deng menghapus monopoli negara atas pembelian dan penjualan produk-produk pertanian serta melepas batas harga kebanyakan produk pertanian kepada petani. Dengan reformasi agraria ini, petani memiliki akses perseorangan, memiliki lebih banyak pilihan dan kebebasan. Hal ini mendorong gairah bekerja, iklim kompetisi, dan memacu produktivitas.

Dengan prinsip “menyeberang sungai sambil meraba batu”, Deng mendorong petani agar berani menyeberang dari pertanian ke bisnis. China yang lama memandang kapitalisme sebagai iblis mulai belajar bercengkerama dengan arus modal dan berguru pada keberhasilan ke Indonesia, Singapura; negara yang relatif otoritarian secara politik, tetapi menjadi tempat yang ramah bagi pemupukan modal dan industri. Deng bereksperimen dalam reformasi industri dengan mengembangkan sejumlah kawasan ekonomi khusus di sepanjang pantai timur, mulai dari Provinsi Fujian (dekat Taiwan) hingga Provinsi Guangdong (dekat Hongkong).

Dengan integritas kepemimpinan yang kuat, komitmen pada kemajuan, dan disiplin kerja kolektif, warisan tradisi Xiaogang, industri, dan arus investasi berkembang pesat. Produktivitas meroket dengan neraca perdagangan melambung. Kini ekspor China tiap hari setara ekspor China selama setahun saat reformasi mulai digulirkan 1978. Rakyat menemukan aktualisasi diri dalam kegiatan ekonomi. Bagi mereka yang tinggal jauh dari Beijing, berkembang pandangan, “Istana itu jauh, langit pun jauh. Yang dekat dijangkau adalah uang. Maka, rebutlah uang hari ini!” Maka, China pun berlimpah uang.

Saatnya memberdayakan keturunan

Kisah sukses China menggugah kesadaran Indonesia, yang hingga dekade 1970-an dipandang ibarat the new Jerussalem (tanah harapan). Kenyataan, kedua negeri memiliki akar kekerabatan dan hubungan panjang membersitkan pertanyaan, apa implikasi perkembangan China bagi masa depan Indonesia?

Kehendak untuk saling mengerti dan berbagi ini mendapat momentum saat akhir Desember 2007, kami diundang Asosiasi Pertukaran Internasional Guangdong menghadiri peluncuran buku Cakrawala Indonesia dalam versi Mandarin, karangan Max Mulyadi Supangkat.

Pak Max adalah orang Indonesia peranakan Tionghoa. Dalam buku ini diungkap, apa yang disebut “pribumi” Indonesia pun sebagian besar punya pertalian leluhur dengan orang-orang Tiongkok Selatan (Yunnan). Ditambah kenyataan, ada jutaan peranakan Tionghoa yang telah menetap lama dan memandang Indonesia sebagai tanah airnya. Dengan demikian, etnis Tionghoa pun adalah pribumi dan memiliki derajat yang sama dengan etnis lain.

Pandangan demikian punya resonansi kuat dengan sikap pemimpin di Beijing. Tiongkok dan Indonesia merupakan dua negara terbesar di Asia Timur. Hubungan baik antarkeduanya bisa menghadirkan persemakmuran bersama sejalan pesan Konfusius, “Jika diri sendiri ingin tumbuh, tumbuhkan pula orang lain; jika diri sendiri ingin makmur, makmurkan pula orang lain.” Hubungan Beijing-Jakarta bisa terganggu ketegangan rasial (anti-China). Untuk itu, para pemimpin Beijing berharap orang-orang peranakan hendaknya menjadi warga negara yang baik di tempat tinggalnya, tanpa melupakan leluhurnya.

Orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa bisa menjadi jembatan antarbudaya serta simpul rasa saling percaya di antara kedua bangsa. Jaringan dan etos kerja (dagang) peranakan patut ditumbuhkembangkan untuk memperkuat daya saing bangsa. Politik segregasi rasial harus diakhiri karena hal itu mengunci tiap kelompok etnis dalam kepompong budaya masing-masing. Yang dilahirkan dari kebijakan ini adalah situasi “plural monokulturalisme” yang tidak saling memberi dan menerima, serta mudah menyulut prasangka dan ketegangan antaretnis.

Situasi “plural monokulturalisme” harus beralih menjadi situasi “multikulturalisme” lewat proses penyerbukan silang budaya. Tetapi, untuk itu perlu ada jaminan kesetaraan hak dan penghapusan diskriminasi yang memberi ruang bagi partisipasi, pertukaran, dan kemitraan.

Keturunan Tionghoa tidak bisa terus dibiarkan di luar pagar politik Indonesia. Karena sebagai penonton, kurang terlibat urusan publik sehingga kurang dioptimalkan rasa tanggung jawabnya untuk turut memperbaiki kehidupan nasional.

Saatnya orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa lebih diberdayakan secara politik!

Yudi Latif Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan

A professional engineer must chose the correct set of precision tools for any job at hand.

A Formula I mechanic or a jet turbine specialist takes pride in his tools, using them wisely — and proudly.

The same analogy can be superbly applied to senior management in major corporations.

Deep down — and I mean DEEP down — most Indonesian chief executive officers (CEOs) do indeed appreciate that “tooling” the behavior of their most significant external audiences ranks in importance with increased sales figures and stronger earnings.

Understanding this is one thing, but whether they spend the energy to do anything about it is entirely another question.

As a professional, I believe — as do Indonesian legislators who know they cannot govern without the consent of the governed — that management cannot “rule” their enterprises without the support and understanding of their most important audience.

In this case I refer to such audiences as shareholders, customers, sponsors, regulators, employees, politicians, public interest groups, journalists, suppliers, non-governmental organizations, strategic partners, educators, trade unions — and of course the general public.

If this appraisal is correct, then there are some bright days ahead in 2008, not only for public relations people in Indonesia but for national commerce at large.

Fortunately for all concerned, such success will spring from the fundamental premise of public relations: people act based on their own perception of facts — and those perceptions lead to behavior about which something can be done.

When public relations create, change or reinforce an opinion by reaching, persuading and actioning those people whose behavior may exert a critical effect on an organization, the public relations effort is deemed a success.

What that should mean to a CEO should in fact be obvious. “I guess that the money I’m spending on public relations really could result in precisely the kind of change in behavior in my key shareholders that feeds directly into the achievement of my organizational objectives,” a CEO should say.

That conclusion will allow us to accomplish what we do best — reach key audience perceptions with the facts, presented as we know them. Hopefully, the message we convey will be clear and persuasive, and will create, change or reinforce perceptions within that target audience. And in turn it will monitor to what degree audience behavior has shifted in our favor.

This matters in a very important way. Management really can establish desired behavioral change up front, in the planning phase, and can then insist on achieving that result before pronouncing a specific public relations campaign a success.

What this signifies is that management’s comfort level with their public relations investment will increase when that investment yields the behavioral modification they indicated they desired at the beginning of the program.

This will prove to them they’re getting their money’s worth.

This is powerful stuff. A chief executive of an association, a business or even a public entity in Indonesia will work enthusiastically with their public relations counsel and agree early on, in the planning phase, what they must do to achieve a targeted adjustment in the behavior of a really important external audience.

What will management want from us as we move ahead to 2008? I believe they will call upon us to apply our special skills in a way that facilitates the achievement of their precious business objectives.

But, as always, no matter what strategic plan we can create to solve a problem, no matter what tactical program we put in place, at the end of the day, we must modify a target audience’s behavior if we are to deliver real value to the management – and show them we are earning our money.

Now, it might occur to you to ask, “If public relations is so effective, why do some managers in Indonesian companies shy away from it”.

I would answer you by saying it’s because they don’t really understand or accept the direct connection between what public relations is capable of delivering, and their need to achieve specific business objectives.

How tragic: this is a lost opportunity of the worst kind. And it is a shame, because the reason we engage in public relations in the first place is to change the behavior of certain groups of people — people critically important to the success of a business.

When at last we come to the end of the game, we will continue to ask — did we indeed manage to meet the behavioral modification goal we set for ourselves up front? If we did, our public relations program may be judged a successful one. If we failed to do so, we must carefully take stock, revaluating our goals, strategies, messages, communications tactics and audience perception data gathering methods; we then “reset our tools” and adjust our techniques for the next effort.

Now, when will management be fully satisfied with the public relations results we have achieved? Only when our “reach” persuades and moves others to a desired result — only when our efforts have produced a visible modification in the behavior of the target audiences they wish to influence.

Let me conclude our look at public relations: I acclaim it a “sharp tool” for 2008, by highlighting once again the three benefits management will continue to receive when the behavioral changes become apparent and when they meet a program’s original behavior modification goal.

First, their public relations program will be a success; second, by achieving the behavioral goal they set at the beginning of the program, they will be using a dependable and accurate public relations performance measurement tool; and third, when “reach, persuade and actions” produce a visible modification in the behavior of the people they wish to influence, they will be using public relations to their very best advantage, ensuring they really do receive their “money’s worth”.

The writer is a public relations consultant and lecturer for the post graduate program at the London School of Public Relations (LSPR) in Jakarta. He can be reached at nico_wattimena@yahoo.com.

The question of religion and ethics raised by the article “Religiously we are good, what about morally?” in The Jakarta Post on Dec. 24 is at least as old as the first organized monotheistic institution.

Three thousand years ago, the last leader of the 12 tribes of the Hebrews, Samuel, peacefully handed over power to the first King of Israel, Saul.

Samuel was both a spiritual and political leader for many decades. He led loosely knitted tribes in sacrificing offerings to God, as well as in wars against hostile neighbors. He handed down his judgments on religious matters as well as civic disputes.

Then, on that day, right after the crowning ceremony, Samuel stood up and gave his farewell speech. He said, “Here I stand. Testify against me in the presence of the LORD… “.

“Whose ox have I taken? Whose donkey have I taken? Whom have I cheated? Whom have I oppressed? From whose hand have I accepted a bribe…?”

What a speech. If only all outgoing politicians and those seeking re-election were required to undergo such a public examination.

Note the questions Samuel asked were ethical. Nobody doubted his religious credentials and it was not an issue. But the ethical conducts of a leader have to be examined and confirmed in public, by the public.

In the eighth century BC, Hebrew prophet Amos sharply contrasted religious and ethical conducts.

He said of the leaders and important people of his time: “They sell the righteous for silver, and the needy for a pair of sandals”.

“They trample on the heads of the poor, as upon the dust of the ground, and deny justice to the oppressed…

“You oppress the righteous and take bribes, and you deprive the poor of justice in the courts…”

Consequently, Amos declared God said, “I hate, I despise your religious feasts; I cannot stand your assemblies. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them.

“Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regard for them. Away with the noise of your songs!

“I will not listen to the music of your harps… .

“I will turn your religious feasts into mourning, and all your singing into weeping.”

What God wants, Amos said, is this: “But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream!”

In the Christian Bible is a story seldom told about the Day of Judgment. Jesus said that at the end of time all people will be divided into two groups in front of the ultimate court. One group will be blessed and the other punished. But what is the yardstick?

Not how many times they prayed, how much money they gave as offerings, how long they fasted, how strict they were in following religious rules, or how many times they mentioned the Name of God.

To the blessed God said, “For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me.”

They, naturally, will be perplexed. When did they ever do such things to God? He will reply, “I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me”.

“The least of these brothers” are of course the needy, the poor, the vulnerable, the disfranchised, the oppressed, the marginalized, the discriminated.

They are God’s face on earth. Those who do not care for them will face eternal punishment.

So for thousands of years it has been recognized that to be religious and to be ethical are two very different things. To say that only religious people are ethical is not only naive, it is dangerous.

Some people would even say that only the adherents of their religion could be morally sound. This in essence put the society in two camps: we are good; they are bad.

Such a divisive stance is naive because it defies reality. The simple fact is there are both ethically good and bad people among the religious, non-religious, and antireligious. One can be ethical and not religious. And one can be religious and not ethical.

The Europeans, arguably the most irreligious people on earth, do not consist of monsters. In fact, the majority of global humanitarian funds (i.e., charity, an unmistakable sign of goodheartedness) come from European people and nations.

Among the worst in the world in terms of justice, human rights, humane treatment for the helpless and needy, are countries where the majority of inhabitants call themselves religious.

Indonesians are among the most religious and its bureaucrats and politicians are also the most corrupt.

Some people would argue religious people who are not ethical are not really religious, and the ethical people who are not religious are really religious in their heart.

This is cheating. There are ethical people who vehemently oppose religion and believe it is a source of violence and bigotry.

And there are religious people who sincerely believe doing God’s work means destroying persons whose theology is different to theirs.

The naivete is dangerous because unscrupulous politicians know very well how to exploit this public gullibility. Shameless displays of religious piety would become the norm and rational debates on proper policies would have no place in the public life.

Thus the whole nation would be put under the mercy of the politicians’ power play.

Religious showiness is detrimental to democracy, as proven track records of ethical conducts in the public realm will strengthen it.

The writer works for a UN agency and can be reached at samberlian@hotmail.com. The opinion expressed is personal.

Benarkah pemerintah daerah di Provinsi Jatim punya etos “hijrah” tinggi untuk menerapkan program yang mendorong, menyosialisasikan, dan membumikan pentingnya minat baca bagi anak-anak usia dini, seperti anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau madrasah ibtidaiah?

Sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan transformasi edukasi yang spektakuler. Nabi pernah mengambil diskresi edukasi dengan menghukum para tahanan untuk menjadi guru bagi sahabat-sahabat atau komunitasnya yang masih buta aksara. Kebijakan itu ternyata berimbas luar biasa dalam “menghijrahkan” masyarakat dari ketidakberdayaan edukasi menuju pencerahan edukasi.

Begitu luar biasanya gerakan pemberdayaan edukasi yang dilakukan Nabi Muhammad, hingga sahabat Ali yang dikenal sebagai cendekiawan muda muslim berujar, “Siapa pun yang mengajarkan aku satu kata, kuakui dia sebagai guruku seumur hidup.”

Tampaknya, pemerintah belum meneladani moral kenabian tersebut. Anak-anak usia sekolah belum menjadi “permata hati” yang memperoleh perhatian istimewa. Pemerintah masih memperlakukan mereka sebagai program cadangan atau aktivitas kelas dua yang tak perlu dimaksimalkan, kecuali ketika ada proyek-proyek politik yang mencoba mendapatkan dukungan pembenaran.

Hak anak di bidang peningkatan atau pemajuan pendidikan masih mahal harganya akibat sering terpecahnya konsentrasi pimpinan daerah atau elite strategis di lingkungan Diknas Daerah yang dilibatkan sebagai “sekoci” kelompok atau public figure tertentu yang bermaksud membesarkan kekuatan dan sindikasi politiknya.

Memang, dalam pasal 21 UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Sayang, kewajiban dalam UU No 23/2002 itu belum maksimal dipenuhi pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Jatim mengatakan, hanya 35,36 persen dari 27.197 SD/MI di Jatim yang mempunyai perpustakaan. Kondisinya pun beragam dan tidak memadai. Dengan kata lain, 17.569 SD/MI di Jatim tidak memiliki perpustakaan (Kompas, 30 November 2007).

Pernyataan Kadiknas tersebut diamini Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Daniel M. Rasyid bahwa kebijakan pemerintah senyatanya belum berpihak pada pendidikan. Pemerintah belum menjadikan dunia pendidikan sebagai perhatian utama.

Minimnya perpustakaan di tingkat SD/MI tersebut dikaitkan dengan rendahnya minat baca masyarakat. Kondisi perpustakaan dinilai sebagai salah satu akar masalah khusus yang mengakibatkan minat baca anak-anak memprihatinkan. Minat baca anak-anak tidak akan serendah itu bila mereka mendapatkan fasilitas belajar yang memediasi hak pemajuan edukasi.

Hasil penelitian M.Q. Huda (2006) membenarkan pula bahwa mayoritas (83,23 persen) perpustakaan SD/MI hanya diisi buku-buku paket terbitan lama yang tidak mendukung proses belajar mengajar.

Kondisi perpustakaan dan buku-buku yang ada di rak atau almari hanya menunjukkan sisi formalitas bahwa sekolah itu mempunyai (didukung) perpustakaan.

Sarana pendidikan yang minim, seperti belum adanya perpustakaan di setiap SD/MI di Jatim atau kalaupun ada perpustakaan hanya terdapat beberapa buku usang atau bahan bacaan yang tidak menarik untuk dinikmati, adalah bukti bahwa pendidikan di Jatim sangat memilukan.
Bagaimana mungkin anak-anak usia dini yang seharusnya menerima arus besar dan fundamental transformasi nilai-nilai edukasi, terutama yang berporos pada bahan bacaan, justru terasa hidup di dunia asing yang jauh dari iklim edukasi atau suasana yang bermuatan pemajuan kepribadiannya.

Anak-anak tak akan mungkin menjadi sumber daya manusia yang punya kecerdasan moral dan intelektual manakala mereka dibiarkan mengidap krisis transformasi nilai-nilai edukasi.

Barangkali bukan hanya soal bagaimana pentingnya perpustakaan di sekolah. Namun, yang jauh lebih penting adalah mengisi perpustakaan dengan bahan bacaan atau literatur yang menarik, kontemporer, dan mencerminkan sebagai taman bacaan yang menyenangkan, minimal mampu menggairahkan pembaca untuk mendatanginya.

Sudah banyak perpustakaan berdiri di berbagai institusi, mulai institusi pendidikan formal hingga institusi keagamaan seperti masjid, institusi pemerintahan dengan perpustakaan daerah, dan di lokasi pariwisata. Namun, perpustakaan itu hanya berupa bangunan dengan sedikit bahan bacaan, sementara dalam kesehariannya “miskin” pengunjung, apalagi peminat baca.

Ironis jika anak-anak SD/ tidak diakrabkan pada taman bacaan di sekolahnya. Perpustakaan memang merupakan bagian dari kebutuhan fundamental anak. Namun, yang lebih penting adalah kehadiran taman bacaan yang menyenangkan dan menggairahkan anak-anak untuk berebut mendatangi dan menikmatinya.

Barangkali merindukan berdirinya perpustakaan dengan gedung atau ruang khusus di SD/MI masih jauh dari kenyataan, namun keberadaan ruang khusus yang bisa disulap menjadi taman bacaan mendesak dipenuhi sekolah.

Minat baca anak didik akan tumbuh pesat bila diskresi sekolahnya bermuatan progresif, yakni memperlakukan anak sebagai subjek yang diistimewakan.
Nadlifah Hafidz, editor buku di Malang