- Oleh Endrizal
…. Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita….. (Ebiet G Ade). MENJELANG detik-detik penutupan 2007, bangsa Indonesia kembali diuji. Bencana alam kembali melanda Zamrud Katulistiwa ini. Mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, puting beliung, sampai gelombak (laut) besar.
Rekonstruksi gempa di Bengkulu, Sumatra Barat, dan di Nusa Tenggara Barat belum selesai, kita dikejutkan lagi dengan tanah longsor yang melanda Karanganyar, Jawa Tengah, dan banjir hebat di Bojonegoro, Jawa Timur.
Banjir dan tanah longsor menerjang tanpa di duga sebelumnya. Puluhan orang meninggal dunia, ratusan rumah rata dengan tanah, seolah-olah alam melimpahkan kemarahannya. Bencana alam datang silih berganti tanpa mengenal bosan. Bencana demi bencana seakan tidak pernah lepas dari kehidupan bangsa Indonesia, seakan membenarkan opini publik bahwa Indonesia adalah “negeri seribu bencana.”
Sebenarnya apa yang terjadi di negeri kita sekarang ini? Apakah benar yang dikatakan oleh Ebiet G Ade, bahwa Tuhan telah bosan melihat tingkah manusia yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa?
Mungkin ada benarnya bait lagu Ebiet itu. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, seiring dengan sahut menyahutnya bencana yang melanda negeri ini, manusia sering tidak mau belajar dari pengalaman dan kesalahan. Berbagai bencana yang menimpa tak pernah menjadi pelajaran, padahal bukan sekali dua kali menimpa bangsa Indonesia.
Berkaitan dengah berbagai bencana alam yang menimpa negeri ini, sudah seharusnya kita berbenah diri, memperbaiki sistem dalam pemerintahan, terlebih lagi sistem penanggulangan bencana gempa, banjir, dan longsor.
Ulah Manusia
Penyebab tanah longsor telah diperdebatkan secara panjang lebar, mulai dari penebangan liar sampai perambahan dan penggundulan hutan lindung, yang menjadi wewenang Menteri Kehutanan. Sadar atau tidak, hampir sebagian besar penyebab tanah longsor di negeri ini disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.
Seperti longsor yang terjadi di Karanganyar, hutan yang ada di lereng gunung telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian warga. Begitu juga dengan bencana banjir, pada dasarnya datang karena sungai sudah tidak mampu mengakomodasikan debit air yang mengalir di sungai. Akibatnya, air meluap keluar sungai dan menggenangi daerah sekelilingnya.
Kalau melihat rentetan peristiwa bencana tersebut, kita dapat mencermati kejadian itu dari beberapa faktor; antara lain intensitas hujan yang tinggi melebihi kapasitas infiltrasi, koefisien limpasan (aliran permukaan) daerah aliran sungai (DAS) sudah tinggi, dan kapasitas sungai sudah menurun akibat sedimentasi di badan sungai atau menyempitnya sungai akibat tumpukan sampah dan limbah lain.
Tingginya intensitas hujan sebagai penyebab utama banjir, pada umumnya relevan terjadi bukan pada awal musim hujan, melainkan pada pertengahan dan akhir musim hujan, karena pada saat itu tanah sudah mulai jenuh oleh air hujan selama lebih dari satu bulan.
Faktor itu tidak bisa dicegah oleh manusia karena terjadi secara alamiah. Meski demikian, sampai batas tertentu masih dapat diprediksi. Namun, faktor yang sangat dominan sekali dari banjir adalah DAS yang erosinya tinggi, banyak tanah longsor, banyak penambangan galian, puing-puing letusan gunung berapi, dan banyaknya sampah industri yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke sungai. Tapi ironisnya, ketika banjir dan longsor menimpa masyarakat, pemerintahan baru menyiapkan cara untuk menanggulangi bencana tersebut tanpa terpikirkan sebelumnya.
Lagi-lagi dengan beribu alasan, pemerintah selalu berdalih, penyebab banjir adalah ulah masyarakat di sekelilingnya. Pada satu sisi, kita bisa membenarkan alasan tersebut, namun satu hal yang mejadi catatan kritis kita adalah bahwa masyarakat melakukan semua itu tidak lebih sekadar pemenuhan kebutuhan hidup. Sebab, dengan kondisi seperti sekarang, apa pun akan dilakukan oleh rakyat kecil (miskin). Sekarang ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut supaya tidak terjadi lagi di wilayah yang sama.
Dalam mengatasi banjir dan longsor, pemerintah selalu mencanangkan reboisasi (penanaman hutan kembali). Dalam program tersebut janganlah mengutamakan kepentingan kelompok dan individu. Sebab, selama ini dalam program reboisasi yang sangat diuntungkan adalah selalu pihak-pihak tertentu saja.
Dana yang pada awalnya untuk membeli bibit tanaman, disunat oleh para koruptor; dan ketika tanaman sudah tua atau besar, yang menikmatinya adalah para pejabat tertentu dan koruptor juga.
Kepentingan Politik
Bencana alam yang melanda Karanganyar dan sekitarnya, seakan menggugah kesadaran kita untuk mengulurkan tangan demi meringankan beban yang dihadapi oleh para korban, masyarakat setempat. Pada saat-saat seperti itu, perbedaan ideologi, agama, ras, suku, dan budaya, bukan lagi menjadi penghalang untuk membangun kembali Karanganyar.
Masyarakat dan LSM, seakan berbondong-bondong mendirikan posko bantuan, bahkan tidak ketinggalan juga beberapa parpol ikut bagian mendirikan posko serupa.
Kalau melihat fenomena masyarakat dan LSM mendirikan posko bantuan, mungkin itu merupakan hal biasa; namun ketika parpol berlomba-lomba ikut mendirikan posko bantuan, hal itu agak “mengganggu” pikiran kita.
Berbagai opini pun mulai dilontarkan, mulai dari anggapan bahwa parpol murni membantu masyarakat sampai anggapan bahwa mendirikan posko itu untuk mencari dukungan menuju pesta demokrasi (Pemilu 2009).
Kenyataan yang terakhir itulah, yang perlu disayangkan sekali, karena ada parpol yang memanfaatkan situasi bencana sebagai ajang mencari simpatisan. Alangkah mirisnya kita, mengetahui para elite melakukan hal seperti itu. Mereka menjadikan bencana alam sebagai ajang mencari dukungan dan simpatisan untuk kepentingan kelompok dan golgongannya semata. Setelah kepentingan dan tujuan tercapai, dipastikan mereka kembali lupa akan nasib rakyatnya. Hal semacam itulah, yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita (rakyat kecil) mau dijadikan objek permainan politik demi kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Jangan sampai kita tertipu dengan “lipstick” bantuan yang pada akhirnya mengaburkan sikap objektif terhadap pilihan pada pesta demokrasi 2009 nanti.(68)
– Endrizal, mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta