Meskipun banjir sudah surut di sejumlah daerah, baik di Solo, Madiun, Ngawi, Bojonegoro dan sejumlah kota di Pulau Jawa lainnya, bukan berarti masyarakat boleh tenang. Memang benar, setumpuk bantuan telah datang di lokasi bencana.
Para elite politik, pejabat pusat hingga birokrat setempat, para anggota Dewan, serta sejumlah dermawan menyumbangkan bantuan untuk korban bencana berjumlah puluhan juta rupiah hingga miliaran rupiah.
Namun, yang harus diingat bahwa gelombang bencana yang dapat memakan banyak korban itu tidak hanya akan berhenti sampai di sini. Diprediksikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), bencana masih akan berlanjut hingga Februari 2008.
Hal itu disebabkan kencangnya angin dari daratan China yang menuju negeri kita sehingga menaikkan air laut dan menimbulkan gelombang pasang sangat besar. Itu pun ditambah dengan adanya curah hujan tinggi karena perubahan iklim global. Sayangnya, belakangan ini banyak hutan yang gundul karena ulah pemodal yang tidak bertanggung jawab, sehingga pohon penahan derasnya arus air hujan menjadi berkurang.
Contoh di Mentawai. Sebelum tahun 50-an, kondisi masyarakat Siberut yang kebanyakan berasal dari Suku Mentawai sangat harmonis, nyaman dan aman. Karenanya, Pulau Siberut dikenal sebagai pulau sumber daya alam seperti kayu hutan, perikanan dan hasil hutan nonkayu.
Namun, kini, masyarakat Siberut mengalami keguncangan karena munculnya peraturan pemerintah tentang penambangan hutan berstatus tanah produksi. Akibatnya, pekerjaan masyarakat setempat menjadi sangat terkikis. Banjir pun kerap datang melanda. Padahal, alam merupakan gudang dan sumber kehidupan masyarakat di sana.
Hal lain yang harus diingat dan kita waspadai bersama bahwa negeri ini sejak dulu masih kental dengan bencana kemanusiaan yang tak kalah dasyatnya dari bencana alam. Yakni, kultur dan praktik korupsi. Berdasarkan catatan semester pertama 2006, yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 76 kasus korupsi dengan 206 orang terdakwa (para terdakwa pada umumnya elite pemerintah). Semua kasus itu berhasil diperiksa dan diputus pengadilan di sebagian wilayah, mulai dari tingkat pertama (pengadilan negeri), banding (pengadilan tinggi), hinggga kasasi (Mahkamah Agung).
Namun, dari 76 kasus tersebut ternyata 14 kasus korupsi (18,4%) divonis bebas, sementara sisanya yang 62 kasus divonis bersalah dengan hukuman yang terkesan meringankan pelaku. Sementara, berdasarkan data 15 Lembaga Pemantau Korupsi dari berbagai daerah tercatat selama kurun 2004-2006, sedikitnya penanganan 246 kasus korupsi tidak jelas (Efendi, 2007: 4).
Awasi dana bantuan
Jika memang bencana melumat kehidupan manusia di desa dan kota, seharusnya kita bersatu membangun dan membantu para korban walau dalam skala minimal. Bahkan, hal yang riskan seperti terjadinya praktik korupsi dana bantuan untuk para korban itu pun harus selalu diawasi dan dikontrol secara simultan dan berkesinambungan. Tapi, yang terjadi tidaklah demikian. Dalam diri manusia tak semua memiliki rasa dan karsa untuk menyatu dengan alam dan manusia lainnya. Meskipun bencana melanda, tetapi di sudut-sudut kota masih saja ada padatnya lalu-lalang manusia berpesta pora dan hendak mengisi akhir tahun dengan cara-cara yang penuh kenikmatan.
Mal-mal masih dipadati anak muda yang ingin tampil bergengsi dan trendi. Sejumlah kaum intelektual masih asyik dengan pembuatan proposal memperdagangkan kemiskinan untuk dijual kepada lembaga donor asing yang memiliki visi menjerat kita secara samar. Tiket pesawat habis terjual. Kamar hotel penuh karena dipesan. Para pemesannya komunitas yang menikmati Tahun Baru 2008 dan mengisi liburan sekolah dengan kesenangan, meski menghamburkan banyak uang.
Max Weber dalam tesisnya Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme menegaskan bahwa budaya memiliki andil dalam kemajuan kemanusiaan. Ini terlihat dari para pengikut dan penganut calvinisme yang dipenuhi dengan kejujuran, ketertiban, kerja keras dan semangat berproduksi. Semua untuk meraih kasih sayang Tuhan, sehingga nantinya mereka bisa masuk surga. Inilah yang kemudian membuat para penganut calvinisme menjadi maju dalam kesejahteraan.
Barangkali dalam konteks negeri ini, kehidupan dan solidaritas internal etnis China bisa menjadi cermin. Berdasarkan banyak penelitian, komunitas China memiliki ikatan empati yang besar antarsesama untuk membantu dalam hal kesejahteraan hidup. Tiap ada orang China yang miskin, akan dibantu orang China lainnya yang notabene mampu (Mahera, 2004; Siahaan, 2000; Wibowo, 2001).
Bantuan berbelit
Budaya masyarakat Timur seperti Indonesia, sebenarnya bisa dikatakan lebih kaya dari budaya calvinisme versi Weber. Menurut Koentjaraningrat (2002), masyarakat kita adalah masyarakat Timur dengan segenggam budaya yang ramah-tamah, komunal, sopan-santun, solid dan tepasalira. Ini mengisaratkan tiga hal. Pertama, nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, nilai-nilai ketuhanan. Ketiga, perhatian terhadap orang lain (tidak sekomunitas saja/inklusif). Namun, budaya seperti itu lambat laun tergerus karena masuknya budaya Barat yang lebih bernuansa modernistis dan kapitalistik.
Yang tak masuk akal, di Solo para korban banjir yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat proposal permohonan (SOLOPOS, 28/12/2007). Ini di luar akal sehat. Bagaimana mungkin mereka sempat dan bisa bikin proposal di tengah kondisi sedang dihantam petaka, bencana, keterpurukan dan juga kesedihan?
Memang, korban bencana sangat membutuhkan bantuan, baik dana, makanan, pakaian, dan obat-obatan. Namun, mereka pun tak ingin bantuan itu malah memunculkan bencana baru karena dibenturkan dengan kentalnya budaya birokrasi. Tentu, rakyat juga memerlukan uluran bantuan. Tapi, bantuan yang tak ditunggangi kepentingan politik dan ekonomis.
Jika bantuan ditunggangi interest politik, ujung-ujungnya mereka digiring untuk mendukung para pemberi bantuan. Bahkan, jika kultur dan nilai kapitalisme yang lebih dikedepankan, jangan heran jika bantuan bencana kali ini akan mengalami kebocoran layaknya bantuan korban gempa dan pengungsi Sampit beberapa tahun silam.
Oleh karena itu marilah kita selalu mawas diri terhadap perubahan iklim global, bencana, dan praktik amoral seperti korupsi dan kultur birokrasi yang berbelit. Ini demi keseimbangan tatanan kemanusiaan dan mendapatkan kasih sayang Tuhan. -
Atik Catur Budiati, Dosen Sosiologi FKIP UNS Solo
